Jakarta – Di tengah derasnya arus informasi digital dan meningkatnya risiko disinformasi, akses terhadap informasi resmi dan terpercaya menjadi kebutuhan penting masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus memperkuat keterbukaan informasi publik untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kebijakan serta pelaksanaan program penanggulangan terorisme.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pintu utama pelayanan informasi publik di lingkungan BNPT. Penguatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan akuntabilitas kelembagaan, dan mendorong partisipasi publik dalam menjaga ketahanan bangsa dari ancaman radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

Plt. Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BNPT, Kombes Pol. Slamet Riyadi, menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

“Melalui penguatan reputasi PPID sebagai garda terdepan keterbukaan informasi publik, kami berkomitmen bahwa informasi publik adalah kebutuhan fundamental bagi masyarakat.” jelas Slamet dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, Rabu (11/11/).

Menurutnya, keterbukaan informasi memiliki arti penting dalam penyelenggaraan penanggulangan terorisme. Pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, program pencegahan, pelaksanaan deradikalisasi, hingga pemenuhan hak korban terorisme perlu didukung oleh informasi resmi yang mudah diakses dan dipahami.

“Kami berharap keterbukaan informasi tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam memperkuat ketahanan masyarakat untuk mengenali dan menghadapi potensi ancaman radikalisme, ekstremisme, dan terorisme,” tambahnya.

Menurutnya, keterbukaan informasi memiliki arti penting dalam penyelenggaraan penanggulangan terorisme. Pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, program pencegahan, pelaksanaan deradikalisasi, hingga pemenuhan hak korban terorisme perlu didukung oleh informasi resmi yang mudah diakses dan dipahami.

Di tengah perkembangan ruang digital yang memungkinkan informasi tersebar dengan sangat cepat, keberadaan saluran informasi resmi pemerintah juga menjadi penting untuk mencegah kesalahpahaman dan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga memperoleh pemahaman yang benar mengenai upaya penanggulangan terorisme"katanya

Dalam pengelolaannya, BNPT mengembangkan strategi keterbukaan informasi dengan mempertimbangkan karakteristik tugas dan fungsi kelembagaan di bidang penanggulangan terorisme. Hal ini mencakup keseimbangan antara pemenuhan hak masyarakat atas informasi dan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan kepentingan negara.

Melalui penguatan PPID, BNPT berupaya menghadirkan pelayanan informasi publik yang semakin responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Upaya ini juga diharapkan mendorong terciptanya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sehingga keterbukaan informasi tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi turut membuka ruang partisipasi dan pengawasan publik.

BNPT meyakini bahwa kepercayaan masyarakat merupakan salah satu modal penting dalam membangun ketahanan nasional. Dengan informasi yang terbuka, akurat, dan bertanggung jawab, masyarakat diharapkan semakin memahami upaya penanggulangan terorisme serta mengambil bagian dalam mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan tangguh.